Pajak

6 Hal yang Harus Dipersiapkan Untuk Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Tahun 2019.

/ Leave a Comment

Sudah bulan Februari nih. Sudah saatnya melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi alias SPT Tahunan PPh OP untuk Tahun Pajak 2018. Masih bingung? Berikut adalah hal-hal yang perlu kamu persiapkan agar pelaporan SPT Tahunan mu lancar:

  1. Identitas
  2. Bukti Potong
  3. Rekapitulasi Pembayaran PPh Final UMKM (PP-46 / PP-23)
  4. EFIN
  5. E-Mail aktif
  6. Akun DJPOnline

1. Identitas

Persiapkan data NPWP dan NIK. NPWP tentu saja akan dibutuhkan dalam rangka pengisian identitas dasar Wajib Pajak di tiap lembar SPT Tahunan, sedangkan data NIK keluarga (yang dapat ditemukan dalam Kartu Keluarga) akan dibutuhkan untuk mengisi lampiran data keluarga (apabila telah berkeluarga).

2. Bukti Potong

Bukti Potong adalah selembar dokumen yang diterbitkan oleh pemberi kerja yang didalamnya mencantumkan rekapitulasi penghasilan kotor Wajib Pajak selama setahun dan jumlah pemotongan pajaknya. Biasanya yang menerima Bukti Potong adalah karyawan/pegawai (Bukti Potong PPh Pasal 21), penyedia jasa-jasa umum (Bukti Potong PPh Pasal 23), atau jasa konstruksi (Bukti Potong PPh Final 4 ayat (2)).

FYI, Bukti Potong PPh Pasal 21 bagi karyawan/pegawai untuk Tahun Pajak 2018 seharusnya telah dibagikan/diberikan oleh pemberi kerja paling lambat tanggal 31 Januari 2019 lalu, sehingga penerima Bukti Potong dapat melaporkan SPT Tahunan mulai awal bulan Februari 2019 ini. Sedangkan untuk Bukti Potong lainnya baisanya telah disampaikan saat pencairan fee/imbalan pekerjaan/proyek.

3. Rekapitulasi PP-46/PP-23

Siapkan data pembayaran PPh Final PP-46/PP-23 (PPh Final UMKM) selama Tahun Pajak 2018, meliputi data Omset/Peredaran Bruto dan PPh Final UMKM yang telah dibayar atas omset tersebut, dipisahkan berdasarkan bulan. Sekedar pengingat, untuk bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 berlaku ketentuan PP-46 dengan tarif 1% dari omset, sedangkan untuk bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 berlaku ketentuan PP-23 dengan besaran tarif sebesar 0,5%.

Kalau ada omset tapi belum bayar pajaknya gimana? Ya dibayar dulu lah. Usahakan pembayaran dilakukan per bulan ya, sesuai dengan bulan diterimanya omset.

Checklist cukup sampai disini apabila Wajib Pajak hendak lapor SPT dengan datang langsung ke KPP. Langkah terakhir adalah mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terdekat. Namun apabila Wajib Pajak ingin melaporkan secara daring (online) dan mendapatkan layanan daring lainnya, teruskan baca poin selanjutnya.

4. EFIN

EFIN dibutuhkan untuk pendaftaran maupun reset password dan/atau email bila lupa. EFIN ini dapat diaktifkan langsung di KPP dengan membawa e-KTP dan mengisi formulir. EFIN ini semacam PIN awal untuk dapat mengakses berbagai layanan daringnya Direktorat Jenderal Pajak. Maka dari itu, aktifasinya harus dilakukan oleh Wajib Pajaknya sendiri dan tidak dapat diwakilkan. Untungnya layanan aktifasi EFIN ini dapat dilakukan di KPP terdekat, tidak harus di KPP tempat mendaftar NPWP dulu.

5. E-Mail

Surel (Surat Elektronik/E-Mail) dibutuhkan untuk sarana korespondensi dan otentifikasi pengguna layanan daring DJP. Pastikan surel aktif, dalam artian dapat menerima surel. Bila kamu merasa belum pernah bikin surel, coba cek smartphone Android atau Apple-mu, disitu akan kamu temukan alamat surel yang kamu gunakan.

6. Akun DJPOnline

Tahapan terakhir adalah mendaftarkan diri di layanan daring DJP via DJPOnline. Nanti di DJPOnline ini, Wajib Pajak dapat memperoleh layanan daring seperti e-filing (pelaporan online), e-billing (pembuatan billing untuk bayar pajak di bank/pos), dan e-KSWP (cek status Wajib Pajak untuk keperluan ijin dan lain-lain). Data yang dibutuhkan adalah NPWP, EFIN, alamat surel, dan password (yang ditentukan sendiri oleh Wajib Pajak) untuk masuk ke layanan DJPOnline.

That’s it! Itu 6 Hal yang harus dipersiapkan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di tahun 2019 ini. Sila tinggalkan komen atau pertanyaan di bagian komentar di bawah artikel ini. 🙂

Menghitung Pajak Reseller Buku Anak

/ Leave a Comment

Well, sudah lebih setahun belakangan ini istri (callsign IG @bukuasma) menggeluti bidang baru setelah beberapa tahun sebelumnya berkutat di sektor fashion (@HarifaBoutique). Setelah founder Harifa Boutique akhirnya sepakat untuk melabuhkan biduk dakwah di bidang muslim’s fashion (dan kemudian salah satu founder-nya berlayar kembali dengan bendera El Hurriyah), @bukuasma menemukan penyaluran tiga passionnya sekaligus: membaca, menulis, jualan.

Jualan buku anak. Kegiatan ini yang sekarang menghiasi keseharian @bukuasma di sela-sela menemani duo A bertumbuh kembang di usianya yang belia. Dulu awalnya @bukuasma hanya nyari-nyari info soal buku bekas yang murah (karena beli buku mahal adalah sebwa kemewahan yang hqq~) demi memenuhi visi kami berdua mendekatkan anak-anak dengan buku. Informasi-informasi yang didapat (harga, seller, review) tentu saja dibagikan kembali melalui akun media sosial dengan harapan memudahkan para orang tua lain dalam memilihkan bahan bacaan bagi anaknya. Tak jarang @bukuasma menjadi tempat konsultasi soal buku anak, dan seringkali pula dimintain tolong untuk memesankan sekalian buku-buku tersebut.

Maka dari itu, sejak hampir setahun lalu, @bukuasma bergabung dengan jaringan reseller penerbit buku anak, biar lebih mudah kalau ada rekan yang ingin menitipkan pembeliannya. Lagian juga pembayaran tidak melalui rekening kami, tapi langsung ke penerbit atau distributor. Jadi @bukuasma hanya berperan menjadi semacam perantara atau marketer bagi penerbit. Meski demikian, buku yang direkomendasikan dan direview oleh @bukuasma tak semata-mata dari penerbit tersebut.

Alhamdulillah, komisi yang sedikit demi sedikit dikumpulkan tiap bulan dapat digunakan buat menambah koleksi bacaan duo A yang makin besar rasa ingin tahunya. Beberapa kali kami diskusi soal pengelolaan @bukuasma, terutama aspek perpajakannya. Nah kali ini saya coba sharing bagaimana sih aspek perpajakan dari usaha jualan buku anak.

Kena Pajak?Iya, penghasilan dengan nama apapun (komisi, fee, profit, laba, dll) dari hasil jualan buku anak adalah objek pajak (dikenakan pajak) penghasilan.

Tarifnya berapa? Sesuai aturan yang baru saja terbit pada akhir bulan Juni lalu (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) semua penghasilan dari wirausaha yang omset (penghasilan bruto/kotor) tahun lalu tidak melebihi 4,8 Milyar, dikenakan tarif 0,5% dari penghasilan bruto.

Cara bayarnya gimana? Frekuensinya bulanan ya, dibayar sebelum tanggal 15 untuk masa pajak bulan lalu/sebelumnya. Jadi ada waktu 15 hari untuk merekap omset, menghitung pajak yang harus dibayar, dan membayar pajaknya. O iya, mulai tahun lalu, untuk bayar harus menggunakan billing (semacam kode booking lah klo beli tiket pesawat) yang bisa didapatkan secara swalayan di e-Billing DJPOnline ataupun melalui Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Jadi kalau dalam kasus @bukuasma yang jadi reseller/marketer penerbit, tiap awal bulan kan @bukuasma dapat rekapan omset dan komisi bulan lalu dari penerbit. Nah berdasarkan angka tersebut,  tinggal omset dikalikan 0,5% dan dibayar melalui bank (teler/i-banking) maupun kantor pos sebelum tanggal 15 bulan itu.

As simple as that. PP Nomor 23 ini memang semangatnya adalah ease doing business untuk UMKM. Jadi dibuat sesederhana mungkin skema penghitungannya, jadi UMKM bisa fokus mengembangkan usahanya selama 3 tahun (PT.)/4 tahun (CV.)/7 tahun (perorangan) ini.

As usual, kalau ada pertanyaan, kirim kritik, mau diskusi soal aspek perpajakannya bisa melalui pojok komentar dibawah ini atau melalui WhatsApp atau IG/Twitter/IG @iwandanu. Sedangkan kalau mau nanya-nanya soal buku anak, bisa ke Whatsapp-nya BukuAsma  atau ke IG @bukuasma.

 

SSD: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

/ Leave a Comment

1. Apa tujuan diterbitkan Peraturan Pemerintah ini?

Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Mengapa Peraturan Pemerintah dikeluarkan ?

Alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah:

Mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu.
Memberikan keadilan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga WP dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. Kapan diberlakukan Peraturan Pemerintah ini ?

Peraturan Pemerintah ini diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2018.

4. Berapa tarif PPh yang dikenai berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ?

Tarif PPh yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat final.

5. Apa keuntungan dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini?

Keuntungan dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara yang mudah dan sederhana.

6. Siapa saja yang dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ?

WP yang dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP orang pribadi dan WP badan yang berbentuk koperasi,persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8M dalam satu Tahun Pajak.

7. Apa dasar yang digunakan untuk menentukan WP termasuk dalam kriteria Peraturan Pemerintah ini?

Peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.

8. Apa yang dimaksud dengan peredaran bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah ini?

Peredaran bruto adalah seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

9. Berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada WP untuk dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini?

Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah:

Bagi WP orang pribadi adalah paling lama 7 (tujuh) Tahun Pajak;
Bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma adalah paling lama 4 (empat)Tahun Pajak; dan
Bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas adalah paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak.

10. Terhitung sejak kapan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini?

Jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak:

Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Contoh :

WP Orang Pribadi terdaftar 25 Mei 2018, sebelum berlakunya PP ini, dapat dikenai PPh Final berdasarkan PP ini untuk periode 1 Juli hingga akhir Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019 s.d Tahun Pajak 2024, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha sepanjang masih memenuhi kriteria sebagai WP dengan peredaran bruto tertentu.

11. Bagaimana cara melunasi PPh final sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ?

1. WP yang memiliki peredaran bruto tertentu menyetor sendiri setiap Masa Pajak berdasarkan jumlah peredaran bruto Masa Pajak sebelumnya, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak yang bersangkutan berakhir; atau dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal WP bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

12. Dimana membayar PPh sebesar 0,5% ini ?

PPh dibayarkan ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Saat ini juga sudah disediakan cara mudah pembayaran pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

13. Apakah WP yang termasuk dalam kriteria Peraturan Pemerintah ini tetap diwajibkan melakukan pembukuan ?

Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur mengenai pengenaan PPh final terhadap penghasilan dari usaha bagi WP dengan peredaran bruto tertentu sehingga kewajiban pembukuan tetap memperhatikan ketentuan umum dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

14. Bagaimana bila WP badan baru mulai usaha dan baru terdaftar serta berdasarkan Laporan Keuangan fiskal masih menunjukkan rugi, apakah tetap harus dikenai Peraturan Pemerintah ini?

Dalam hal WP tersebut baru memulai usaha dan masih menunjukkan rugi, maka WP dapat memilih untuk tidak dikenai Peraturan Pemerintah ini dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

15. Apabila telah memilih untuk dikenai PPh umum apakah suatu saat boleh memilih dikenai Peraturan Pemerintah ini?

Tidak. Bagi WP yang telah memilih untuk dikenai PPh dengan tarif umum, maka untuk Tahun Pajak – Tahun Pajak berikutnya WP tersebut tidak dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

16. Apakah Waiib Pajak harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) apabila telah membayar PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ?

Bagi WP yang telah melakukan pembayaran PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka WP tersebut dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.

17. Bila suami memiliki usaha refleksi dengan peredaran bruto selama Tahun Pajak 2017 sebesar Rp3 Milyar dan ditempat yang sama istri memiliki usaha salon dengan peredaran bruto Tahun Pajak 2017 sebesar Rp2 Milyar. Istri memilih melakukan sendiri kewajiban perpajakan dengan memiliki NPWP sendiri. Apakah masing – masing suami dan istri tersebut dapat dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini?

Dalam hal suami isteri tersebut memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami isteri tersebut. Oleh karena itu, meskipun perederan bruto masing-masing kurang dari Rp4,8M akan tetapi karena jumlah peredaran bruto dari suami isteri tersebut pada Tahun Pajak 2017 adalah Rp5M, maka atas penghasilan dari suami isteri tersebut tidak dapat dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

18. Bagaimana dengan pelaksanaan pemberian fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 31A dan Pasal 31E serta tax holiday sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ?

1. WP badan yang memilih untuk dikenai PPh Pasal 31E UU PPh (penurunan tarif sebesar 50% untuk WP badan dengan peredaran bruto hingga 50 Milyar) memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan untuk Tahun Pajak – Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

2. Termasuk WP yang dikecualikan dari pengenaan PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:

a. Pasal 31A UU PPh (fasilitas berupa antara lain pengurangan penghasilan neto, penyusutan dan amortisasi dipercepat, kompensasi kerugian lebih lama, dividen ke SPLN sebesar 10% atau sesuai P3B); atau

b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 (fasilitasi berupa pembebasan atau pengurangan PPh Badan).

19. Bagaimana bila WP dengan peredaran bruto tertentu bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak, apakah WP harus membayar terlebih dahulu PPh final sebesar 0,5% ?

WP mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa WP bersangkutan dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sehingga PPh final sebesar 0,5% yang terutang dilunasi dengan cara dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal WP bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

20. Bagaimana bila WP telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 2013 sebesar 1% selama bulan Januari s.d Juni 2018, apakah dapat memilih untuk tidak dikenai berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ?

catatan : WP menggunakan Tahun Buku 1 Januari sd 31 Desember.

WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 sebesar 1 % maka dikenai PPh final sebesar 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018.

21. Apakah WP orang pribadi yang menjalankan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagai notaris dapat dikenai PPh final berdasarkan PP ini ? Bagaimana bila WP Orang Pribadi tersebut bersama-sama dengan WP Orang Pribadi lainnya membentuk firma dan tetap menjalankan profesi sebagai notaris melalui firma yang dibentuk bersama tersebut, dapatkah dikenai PPh final berdasarkan PP ini?

WP orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari menjalankan jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana tercantum dalam PP ini maka tidak termasuk WP yang dikenai PPh Final berdasarkan PP ini walaupun peredaran bruto yang diterima atau diperoleh tidak melebihi 4,8 milyar. Demikian pula apabila WP orang pribadi tersebut membentuk firma bersama-sama dengan WP orang pribadi lainnya dan firma tersebut menjalankan jasa sehubungan perkejaan bebas juga, maka tetap tidak termasuk WP yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini.

Buka Setiap Hari Kerja

/ Leave a Comment

Pagi tadi saat berangkat kerja, sambil menikmati kota Sampit yang mendung sepoi-sepoi, pandangan saya tiba-tiba terantuk sebuah plang praktek dokter umum, tepat sebelum belokan terakhir menuju kantor. Persis dibawah nama dokter tersebut, tertulis frasa “Setiap Hari Kerja”. Frasa ini menggelitik pikiran saya. Oleh karena itu setibanya di kantor, saya coba cari gambar plang petunjuk praktek dokter, tentu saja lewat mbah Gugel. Dan ternyata rata-rata layoutnya sama, dengan warna huruf hitam diatas papan putih itu, dan dengan diksi yang mirip-mirip pula.

Saya jadi melamun merenung, ternyata instansi tempat saya mengabdi ini enggak ada apa-apanya dengan para dokter tersebut. DJP tahun ini pernah memecahkan sejarah untuk pertama kalinya tetap buka pada hari raya keagamaan. Selain itu DJP sempat pula membuka pelayanan untuk Wajib Pajak pada hari Sabtu dan Minggu, meski hanya setengah hari dan terkait Amnesti Pajak maupun SPT Tahunan PPh. Instansi ini juga membuka pelayanan hingga pukul 00.00 dini hari pada saat batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh maupun Amnesti Pajak yang lalu. Meskipun banyak suara sumbang dari sisi internal, namun secara profesional instruksi tersebut (karena memang menggunakan tata naskah dinas INS) tetap dijalankan oleh kawan-kawan di seluruh Indonesia. Pemotongan seperlima tunjangan sejak awal tahun ini yang sedikit banyak juga mempengaruhi fokus para pegawai di kalangan akar rumput (secara dulu naiknya nggak nyampe 20% dari pra Perpres-37), tidak  melalaikan kami dari tugas utama kami: mengisi kas negara.

Dan kini target penerimaan yang hampir sebesar 1.500 triliun rupiah itu menunggu untuk dicapai. Sudah tiada DJP Great Sale (PMK-91 dan Amnesti Pajak), sehingga cara-cara biasa tidak cukup lagi untuk mengejar shortfall penerimaan. Dibutuhkan metode-metode luar biasa dan terobosan-terobosan baru untuk merealisasikan potensi pajak menjadi penerimaan pajak. Itu tantangan DJP sebagai organisasi untuk merumuskan strategi dan taktik agar angka dalam hitungan di kertas bisa menjadi fresh money yang mengisi kas negara. Tantangan pribadi bagi saya adalah pencarian metode untuk mengelola energi dan waktu, sehingga semua task yang dipercayakan kepada saya bisa selesai pada waktunya. 😀

Lalu hubungannya apa dengan plang dokter yang saya lihat tadi pagi?

Saya harus bersyukur kerja cuma 5 hari dalam sepekan, sedangkan dokter sebelah kantor itu SETIAP HARI kerja.

Tabik,

Wajib Pajak Tertipu?

/ Leave a Comment

Seringkali terlontar keluhan dari WP bahwa dia merasa tertipu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Apakah DJP menipu Wajib Pajak ?
Seringkali yang terjadi adalah WP tidak mengetahui secara lengkap tentang kewajiban perpajakannya. Sehingga saat dia lalai dan ada konsekuensi dari kelalaiannya tersebut misalnya pengenaan sanksi administrasi melalui penerbitan STP, maka sang WP merasa tertipu.

Bisa dipahami bahwa menjelaskan kewajiban perpajakan kepada masyarakat bukanlah hal yang mudah.
Banyak masyarakat yg sudah alergi duluan saat dijelaskan soal pajak. Maklum bagi sebagian masyarakat Pajak bukan sesuai yg menyenangkan dibicarakan.

Untuk mendapatkan perhatian dari wajib Pajak, seringkali yang diungkap adalah hal-hal yang menyenangkan bagi wajib Pajak. Misalnya menjelaskan soal fasilitas perpajakan. Soal kewajiban dan konsekuensi jarang disampaikan.
Alasan kewajiban dan konsekuensi perpajakan jarang disampaikan bisa bermacam-macam misalnya : yang penting WP tahu dulu, Jangan menakut-nakuti Wajib Pajak, jangan bikin gaduh.
Hal ini yang kemudian seolah menjadi justifikasi bagi pegawai DJP untuk menyampaikan hal yang menyenangkan saja kepada WP.

Apalagi menyampaikan kabar baik itu mudah dan asyik sementara memberikan kabar buruk itu sulit dan beresiko.

Masalahnya sampai kapan pemahaman masyarakat soal pajak dibiarkan hanya sekedar tahu seperti ini ?
Ada banyak contoh konkret soal bahayanya DJP tidak menyampaikan sesuatu secara utuh kepada WP yg berujung tuduhan bahwa DJP menipu WP, atau DJP memasang perangkap untuk WP atau bahkan DJP menjerat WP. Ini salah satunya.
Saat dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKP, wajib pajak diberikan informasi bahwa dia hanya perlu membayar nilai yg disetujui dalam pembahasan akhir dan bisa mengajukan keberatan.
Kepada WP tidak disampaikan ketentuan bahwa jika keberatan ditolak maka dikenakan denda 50 %.
Akibatnya WP tidak sadar resiko yg dihadapi.

Saat proses keberatan pun, WP tidak  diberikan informasi tentang hal ini. Kadang malah diberi informasi bahwa bila keberatan ditolak bisa mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.
Lagi-lagi sebagian besar pegawai pajak memilih tidak menginformasikan kepada wajib Pajak tentang konsekuensi apabila permohonan Banding ditolak yaitu sanksi berupa denda 100%.
Apa yang terjadi akibat keengganan pegawai pajak memberikan informasi soal denda ini ?
Pernah terjadi wajib Pajak yang awalnya diterbitkan SKPKB senilai 200 lalu keberatan dan ditolak, selanjutnya banding ke Pengadilan Pajak. Di pengadilan pajak dikabulkan sebagian sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi 100.
WP tentu saja senang karena sudah membayangkan bakal cuma bayar 100. Dan utang pajak ini dibayar.

Apa yang terjadi selanjutnya ?

Oleh KPP sesuai ketentuan UU diterbitkan STP Denda penagihan 100.

Langsung ribut dan muncul tuduhan kantor pajak menipu dsb.

Menurut WP apa artinya diputuskan dikabulkan sebagian permohonannya, jika tetap harus membayar 200. Dan yang membuat WP makin kesal adalah hal ini tidak pernah diinformasikan oleh DJP.
Ini adalah keributan yang tidak perlu terjadi karena bisa dihindari dengan cara memberikan informasi secara lengkap kepada wajib Pajak.
Berikan informasi secara lengkap kepada WP agar dia mengerti kewajibannya dan tidak timbul salah paham serta menghindari keributan yang tidak perlu.
Mungkin kita tidak nyaman untuk menyampaikan sesuatu hal yg tidak enak dan itu sangat manusiawi. Tetapi tidak menyampaikannya hanya menunda timbulnya masalah.
Mari berikan informasi secara lengkap kepada Wajib Pajak. Gak enak khan jika DJP dituduh menipu atau menjerat WP agar masuk perangkap.
Mari kita buat Institusi perpajakan ini menjadi lebih baik.

someOno

24052017